Perempuan ini menggali kembali racikan pewarna tradisional yang nyaris punah. Ia menjadikan berbagai jenis tumbuhan sebagai bahan pewarna batik. Dari tangannya, lahir batik modern yang indah dan ramah lingkungan.

BERAGAM motif batik tulis terpajang indah di workshop Creative Kanawida, Jalan H. Soleh Nomor 2, Benda Baru, Pamulang, Tangerang, Banten. Kain-kain halus itu menampilkan warna-warna beragam, tapi tidak mencolok. Batik-batik bermotif indah itu berkelir alam, seperti cokelat tanah, hijau daun, biru langit, dan merah bata. Dari segi motif dan corak, batik yang diberi sebutan ‘’Batik Hijau’’ itu sama indahnya dengan batik tulis yang banyak dikembangkan pembatik tradisional di Indonesia. Yang membuatnya lebih spesial: pewarna yang digunakannya berasal dari bahan-bahan alami.

Batik cantik yang ramah lingkungan ini dibuat Sancaya Rini, 50 tahun. Ibu empat anak jebolan Jurusan Hortikultura, Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, itu meramu berbagai bahan alami untuk pewarna kain. Hasilnya: kaya motif, corak, dan warnanya lebih awet. Kreasi Rini pernah terpilih sebagai produk unggulan versi Dinas Koperasi DKI Jakarta pada 2008. Salah satu bentuk penghargaan yang diterimanya adalah gerai di Gedung UKM Center, kawasan Waduk Melati, Jakarta Pusat. Tahun lalu, ia juga meraih Kehati Award dari Yayasan Kehati. Rini dinilai sebagai individu yang berjasa menggunakan keragaman hayati Indonesia secara bermanfaat dan berkesinambungan.

Sebetulnya usaha yang dirintis Sancaya Rini pada 2005 ini masih berskala rumahan. Pada saat ini, wanita kelahiran Yogyakarta, 11 Agustus 1959, itu mempekerjakan tiga pembatik yang didatangkan dari Pekalongan, Jawa Tengah, tiga pembatik lokal binaannya, dan para karyawan gerai. Proses pembuatan batik tulis alami itu tidak jauh berbeda dari batik biasa. Hanya membutuhkan waktu lebih lama, karena warna yang dihasilkan dari bahan alami memerlukan pencelupan berulangulang —bisa tujuh atau delapan kali pencelupan.

Selembar kain pajang ukuran 2,6 x 1,10 meter, misalnya, membutuhkan waktu satu hingga dua pekan untuk membuat sketsa, mencelup, sampai mencantingnya. Pembuatan selendang bisa lebih cepat, paling lama seminggu. Lamanya proses pembuatan sebuah produk amat bergantung pada kerumitan motifnya. Menurut Rini, alam menyediakan warna-warna yang kaya, melimpah jumlahnya, dan murah harganya. Hampir semua bahan yang ada di sekitar rumah bisa dijadikan bahan pewarna. Misalnya kulit rambutan, mangga, manggis, alpukat, mengkudu, kelopak kembang sepatu, buah jengkol, dan nangka.

Namun, untuk beberapa bahan pewarna alami khusus, terkadang ia harus berburu agak jauh. Misalnya, untuk tanaman tarum dan secang yang bisa memunculkan warna biru dan ungu, Rini menemukannya setelah berburu ke Jawa Timur. Kini, di kebun samping rumahnya, Rini membudidayakan tanaman-tanaman unggulan pewarna alami yang nyaris punah, antara lain kesumba keling (Bixa orellana) yang bisa menampilkan warna kuning hingga oranye.

Membuat bahan-bahan alami menjadi pewarna tekstil sebetulnya sederhana. Bahan-bahan yang terdiri dari biji, daun, kulit, batang, atau buah tanaman tertentu hanya perlu direbus, lalu diendapkan semalaman. Esok paginya, siap digunakan. Seluruh proses pewarnaan membutuhkan waktu 2-10 hari, tergantung tingkat kesulitan motif dan jenis warnanya. Membuat batik berwarna alam awalnya tidak terpikir oleh Rini. Sejak masih muda hingga anak-anaknya sudah besar, ia mendampingi suaminya yang bekerja di sebuah perusahaan tambang di Lhokseumawe, Nanggroe Aceh Darussalam.

Setelah suaminya tidak lagi bekerja, keluarganya pulang ke Pamulang, Banten. “Pada saat itu, saya mulai mencari kesibukan,” ujar Rini, yang dikaruniai empat anak. Inspirasinya datang setelah ia membuka kembali batik tulis karya neneknya, Sri Ginah, yang masih disimpannya. Spontan ia tergugah untuk mengeksplorasi darah pembatik yang mengalir dalam tubuhnya. Maka, anak kedua dari lima bersaudara pasangan Sapardi Brojohudoyo dan Kartini itu memutuskan belajar membatik di Museum Tekstil Taman Mini Indonesia Indah. Usai belajar, ia mulai mempraktekkan ilmu yang didapatnya.

Sayang, suaminya keberatan ia membatik dengan bahan pewarna kimiawi. Suaminya, Sutadi Sastroatmojo, yang berlatar pendidikan teknik kimia mengkhawatirkan hobinya itu berdampak buruk bagi lingkungan sekitar perumahan. ‘’Kalau masih menggunakan bahan kimia, lebih baik tidak usah membatik saja,’’ kata lelaki kelahiran Wonosobo, 25 September 1952, itu. Kemudian suaminya menganjurkan Rini menggunakan bahan alami sebagai pewarna. Namun itu tidak mudah. Berbekal teori seadanya, Rini melakukan ratusan kali percobaan sebelum akhirnya mengetahui tipikal warna yang dihasilkan bahan-bahan yang ia pakai.

Rini mengaku suka bereksperiman dengan sisa-sisa pewarna. Beberapa bahan biasanya ia campur dengan bahan lainnya. ‘’Itu justru menghasilkan warna baru yang tak terduga,’’ katanya. Karena suka berinovasi, warna batik Rini sering liar dan tidak konsisten. Ia tidak pernah menghasilkan satu warna yang sama dalam setiap produknya. Ia mengaku lebih senang begitu.

Kini ‘’Batik Hijau’’ mulai dikenal luas. Menurut Rini, harga produknya Rp 125.000 hingga Rp 1,5 juta. Sambil menunjuk selembar selendang merah dua motif dari bahan campuran serat nenas dan sutra, ia menyebut harga Rp 125.000. Harga selembar kain jarit sutra dengan pewarna tarum Rp 1,5 juta. Selain berjualan di gerainya, Rini sering melayani pesanan yang terkadang datang dari tempat yang jauh. Baru-baru ini, misalnya, ia mendapat pesanan dari Australia.

Belakangan, seorang kemenakan Rini membantu membuat tema desain untuk produk tertentu yang dibuat limited edition. Biasanya satu tema hanya untuk lima potong kemeja. ‘’Seperti kain bermotif sepeda ini,’’ kata Rini, sambil menunjukkan sepotong kemeja seharga Rp 450.000.

Untuk mengisi dua gerai Creative Kanawida, anak buahnya juga mengerjakan kerajinan lain dari bahan-bahan daur ulang, seperti amplop, kartu ucapan, dan gantungan kunci. Untuk produk sampingan ini, Rini menyerahkan pemasarannya kepada para pemuda yang dibinanya. “Pemasukan dari produk kertas daur ulang itu khusus untuk mereka,” ujarnya.

Tentang nama usahanya, Rini punya cerita sendiri. Nama Creative Kanawida adalah gabungan dari kata Inggris, creative, yang berarti kreatif dan kanawida dari bahasa Kawi yang berarti aneka warna. “Bukan hanya kegiatannya aneka macam, melainkan juga aneka warna yang menakjubkan,” katanya.

Dimuat Majalah Gatra

Edisi Khusus Hari Kartini, “Perempuan Di Puncak Prestasi”, 21 April 2010

Perempuan ini menggali kembali racikan pewarna tradisional yang nyaris punah. Ia menjadikan berbagai jenis tumbuhan sebagai bahan pewarna batik. Dari tangannya, lahir batik modern yang indah dan ramah lingkungan.

Oleh Lufti Avianto

Tercatat, ini memang bukan kali pertama ada negara yang ingin menggusur GMT. Pendahulunya, ada Amerika Serikat, Perancis dan sejumlah negara lain yang dilalui garis meridian telah membuat klaim sendiri sebagai nol derajat pada abad ke-19 silam. Kini, meski masih dalam tahap uji coba sejak 1 Ramadhan lalu, Abraj Al-Bait, jam menara yang besarnya lima kali Big Ben itu, menyentak dunia dengan diusulkannya sebagai pusat perhitungan waktu dunia.
Bagi umat Islam, Jam Menara Makkah merupakan hadiah Ramadhan yang membanggakan. Menjelang Ramadhan lalu, media massa nasional gencar memberitakan rencana ini. Para pemimpin organisasi massa (Ormas) Islam di Tanah Air, menyambut baik begitu kabar ini tersiar.

Seperti halnya Ketua PP Muhammadiyah, Din Syamsudin yang begitu antusias. “Tentu secara subyektif saya sangat setuju terutama akan menguntungkan dan memudahkan umat Islam di berbagai negara,” kata Din.

Kegembiraan serupa juga tampak dari Ketua Dewan Dakwah Islam Indonesia (DDII), Syuhada Bahri. Ia menilai upaya Makkah sebagai kiblat waktu dunia, harus disambut baik. “Yang pasti bagi umat islam sangat menyenangkan kalau Makkah dijadiakan pusat perhitungan waktu di dunia.”
Memang, ide ini harus disambut umat Islam secara kolektif di seluruh dunia. Ini bisa menjadi upaya syiar Islam yang baik kepada masyarakat dunia. Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Kementerian Agama, Rohadi mengungkapkan ini. “Jadi memang oke ide dasarnya untuk syiar dan mengubah image dunia Islam,” katanya.

Namun, urusan mengganti GMT dengan MMT bukan pekerjaan mudah. Tak sesederhana membalikkan arah jarum jam, atau mengeset ulang jam pada sistem waktu dunia. Rohadi menyadari, perlu upaya khusus agar MMT bisa diterima dunia.

Kekhawatiran senada juga diutarakan Din. Selain soal dilpomasi dan kesepakatan dunia internasional, ada pula hambatan yang akan menjegal rencana ini. Din mengatakan, rencana ini memerlukan perjuangan panjang dan berat. “Saat ini dan ada sentimen Islamophobia di barat, tentu akan ada resistensi masyarakat di barat juga masyarakat di luar dunia islam,” kata Din.

Bahri juga mengisyaratkan hambatan ini. sebab, menurutnya pihak Barat takkan mudah menerima MMT begitu saja. “Persoalannya, apakah pihak lain, akan mudah legowo?” kata Bahri. Padahal, saat penggunaan GMT, kata dia, umat Islam bisa menerima. Sementara bila ada hasil penelitan yang shahih tentang Makkah sebagai titik yang tepat untuk menjadi kiblat waktu dunia, akan menemui hambatan.

Untuk mewujudkan apresiasi menjadi dukungan secara nyata, Bahri menilai perlu menunggu hasil ujicoba yang saat ini sedang berlangsung. Lalu melakukan kajian secara ilmiah dan syariah dengan melibatkan pakar di bidangnya masing-masing. “Sebab kita khawatir, dalam masa ujicoba ini ternyata memang tidak pas. Jadi kita dorong-dorong sesuatu yang tidak pas. Jadi kita tunggu dulu setelah masa ujicoba ini. kalau nanti pas menurut perhitungan siapa pun barulah kita memberikan dukungan.”

Meski begitu, Bahri menilai bahwa paling tidak Jam Menara Makkah bisa menjadi acuan 1,5 miliar umat Islam di penjuru dunia. “Kalau orang lain tidak mau menerima, paling tidak itu menjadi standar kita umat Islam.”

Rohadi menilai, untuk memuluskan rencana itu, diperlukannya perundingan dan diskusi antara pemimpin dunia Islam dengan pemimpin Barat untuk menyamakan persepsi. “Karena mengubah itu bukan pekerjaan mudah, saya kira negara-negara Barat itu juga belum ikhlas. Jadi pemimpin dunia Islam harus berunding dulu.”

Karena perubahan ini membawa dampak yang besar bagi kehidupan manusia di planet ini, Rohadi sepakat dengan Bahri agar umat Islam Indonesia melakukan kajian secara komprehensif. Rohadi mengaku telah melakukan pembicaraan di tingkat Kemeterian Agama dengan beberapa pihak internal yang terkait.

Konkretnya, kata dia, wacana ini akan dibahas pada pertemuan rutin bulanan dengan Menteri Agama, Suryadarma Ali pada akhir September. Harapannya, setelah rapat itu akan dibahas pada tingkat pertemuan Menteri Agama se-Asia Tenggara (MABIMS) pada pertemuan medio Oktober nanti di Brunei Darussalam. “Karena MABIMS merespon isu-isu Islam internasional,” kata dia yang mengaku akan turut serta dalam pertemuan internasional itu.
Dukungan Masyarakat

Beberapa Ormas Islam sudah menunjukkan sikap dukungannya terhadap MMT. Elemen masyarakat pun tak mau ketinggalan dengan memberikan dukungannya melalui situs jejaring sosial, facebook. Setelah Jam Menara Makkah ramai dibicarakan menjelang Ramadhan lalu, Benny Samsuri lantas sigap mendukung dengan membuat grup di fesbuk. “Ini sebagai perwujudan solidaritas persatuan umat dan titik tolak kebangkitan Islam,” kata Benny yang berlokasi di Wirobrajan, Yogyakarta ini.

Tak hanya itu, salah seorang warga lainnya, Hary Herlambang juga berharap, dari wacana ini sebaiknya menguatkan dominasi khazanah keilmuan Islam. “Paling tidak ada sebuah pengalihan citra Islam agar banyak yang tahu bahwa ilmu pengetahuan Islam itu luas. Karena itu sisi keilmiahan Jam Makkah harus kuat bila mau menggeser Greenwich,” kata apoteker di RS. Harapan Kita ini.

Secara pribadi, Benny yang menggalang dukungan dari fesbuk tak mematok target jumlah pendukung grup yang ia buat sehari menjelang Bulan ramadhan itu. Namun, ia mengaku terus mengupayakan agar wacana ini menjadi berita hangat yang diperbincangkan dan diangkat ke permukaan. “Kalau tidak, ya tidak akan jadi isu internasional,” kata lelaki asal Minang ini.

Benny tak sendirian. Ada Elfizon Anwar yang juga membuat grup fesbuk lainnya untuk mendukung MMT. Pembuat grup yang beralamat di Tangerang ini berharap ambisi Makkah menggusur Greenwich bisa menjadi kenyataan. “Dengan adanya perubahan titik nolnya, Insya Allah umat Islam akan memiliki waktunya sendiri dan melengkapi almanak hijriah umat Islam itu sendiri,” kata dia.

Benny dan Elfizon yang sudah memiliki sekitar 286 dan 41 member dalam grupnya, terus berupaya menyebarkan wacana ini guna meraih dukungan dengan satu tujuan: Makah Mean Time menjadi kenyataan.

Oleh Lufti Avianto

Ayat di atas menyebutkan dengan jelas bahwa pengelola zakat (amil) termasuk pihak yang menerima zakat, mengingat peran dan tugasnya yang tak mudah. Seiring besarnya peran lembaga amil zakat, infak, dan sedekah (Lazis), peran amil kian komplek. Misalnya, merancang strategi penghimpunan, menyurvei mustahik, merancang program tepat sasaran, termasuk sosialisasi dan edukasi pada masyarakat.

Tuntutan seperti inilah yang mengharuskan amil bekerja full time. Jadilah, amil sebagai ‘profesi’ baru yang dituntut profesional dalam mengabdikan tugasnya bagi kepentingan umat. Namun, tidakkah menjadi dilematis, jika amil sebagai salah satu asnaf yang berhak menerima zakat, turut menentukan kesejahteraannya sendiri?

Dengan otoritas yang dimiliki, amil merupakan mustahik yang berperan penting; selain mengelola ZIS, juga menerimanya. Dalam titik ini, peran amil menjadi rawan penyimpangan. Apalagi, jika secara kasat mata, amil terlihat seperti profesi menjanjikan dengan pemberian fasilitas yang cukup mewah.
Pakar zakat dari Pusat Kajian Hidayatul Islam, Iman Santoso Lc menjelaskan, Allah SWT dalam surah at-Taubah ayat 60 menegaskan porsi mustahik, termasuk amil, yakni seperdelapan (12,5%) dari penghimpunan zakat. Jika mengacu pendapat Imam Syafii, harus sama rata: 12,5%. ”Secara syariat tidak salah jika amil mengoptimalkan porsinya, mengingat peran dan tanggung jawabnya sangat strategis. Di tangan merekalah kesadaran masyarakat berzakat berkembang,” jelasnya.

Ia berharap amil dapat memiliki kesejahteraan yang baik. Karena amil berinteraksi langsung dengan mustahik. Jika kondisi ekonominya buruk, di satu sisi ia akan berhadapan dengan dirinya sendiri, di sisi lain ia bertugas memberikan bantuan pada mustahik. ”Jika begini, amil juga berstatus fakir, berarti dapatnya dobel. Tapi ini jangan sampai terjadi, nanti ada konflik batin,” imbuhnya.

Peneliti senior Center for the Study of Religion and Culture (CSRC) Amelia Fauzia mengungkapkan, sangat manusiawi jika amil menentukan kesejahteraannya sendiri. Tak masalah, jika pengelolaan zakat dilakukan LAZ dengan profesional dan transparan. Jika ada kekhawatiran tentang penyalahgunaan, katanya, itu biasa terjadi di masyarakat. “Selama mereka profesional, kita tak perlu khawatir. Semakin profesional, semakin baik manajemennya, kita harus percaya,” tambahnya.

Soal fasilitas, Amelia dan Iman sepakat bahwa fasilitas yang diberikan pada amil harus sesuai dengan fungsinya. Semakin besar pekerjaan, semakin membutuhkan sarana yang memadai. “Sarana yang tidak digunakan optimal, itu bermewah-mewahan,” kata Amelia. “Fasilitas itu nggak jadi masalah, tapi harus memperhatikan etika,” kata Iman mengingatkan.

Amil memang memiliki hak atas zakat yang dihimpunnya. Tidak semua LAZ mengambil seluruh bagian amil yang seperdelapan itu. Kebijakan masing-masing LAZ yang menentukan soal bagian mereka. PKPU misalnya, tidak mengambil penuh haknya. “Kami hanya menetapkan 8% dalam beberapa tahun terakhir. Ini menjadi angka komitmen kami,” kata Direktur Utama PKPU Agung Notowiguno.

Sementara Direktur Pelaksana Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Teten Kustiawan menyatakan, pihaknya menetapkan penuh, 12.5%. Alasannya, hak amil sudah diakumulasi menjadi kebutuhan lembaga yang memerlukan beberapa komponen pembiayaan, seperti remunerasi atau gaji amil, operasional, edukasi, dan sosialisasi zakat.

Iklan, Pemborosan Zakat?
Penggunaan dana zakat terikat pada delapan pihak yang berhak menerima zakat seperti firman Allah SWT di atas. Tapi, peningkatan kesadaran membayar zakat, tak lepas dari upaya LAZ memberikan sosialisasi dan edukasi, salah satunya dengan beriklan di media.

Porsi iklan, tak masuk dalam hitungan pembiayaan delapan mustahik. Masalah ini cukup sensitif. Ada pihak yang menyangka sebagai pemborosan dana umat. Di pihak lain, ini penting untuk meningkatkan kesadaran umat melalui iklan di media. Konsekuensinya ada biaya yang dikeluarkan.

Ketua Dewan Pengawas Syariah Dompet Dhuafa Prof DR Muhammad Amin Suma menjelaskan, terdapat kaidah yang berbunyi, “Perintah untuk melakukan sesuatu beriringan dengan perintah menyediakan sarananya.” Ketika ada kewajiban berzakat, maka iklan di media adalah sarana. “Iklan diharapkan dapat menyebarluaskan ajakan berzakat sehingga dana bisa bertambah yang akan kembali pada mustahik,” katanya.

Soal biaya iklan mahal, memang tak dimungkiri. Namun, menurut Amin hal ini harus disiasati dengan beberapa cara. Misalnya, barter iklan, sponsorship, atau diskon yang besar.“Sehingga tidak menzalimi dana umat.

PKPU menggunakan dana untuk pemasaran dari beberapa pos, yakni pos amil, pos fi sabilillah dan infak. Ada beberapa komponen dalam pemasaran, termasuk bujet sosialisasi dan edukasi melalui iklan. “Kalau toh digunakan dana zakat, pos fi sabilillah yang diambil. Karena fi sabilillah dekat dengan syiar dan dakwah di jalan Allah. Sosialisasi zakat termasuk syiar,” kata Agung hati-hati.

Sebagai lembaga zakat milik pemerintah, Baznas lebih beruntung. Untuk sosialisasi, amil plat merah mendapat dana APBN Rp 3 miliar per tahun. “Alhamdulillah BAZNAS mendapat bantuan APBN. Kalau ada penambahan biaya kita menyepakati untuk mengambil dari pos amil,” jelasnya

Perlu Pengawasan
Tumbuhnya banyak LAZ membawa dampak positif bagi perkembangan kesadaran masyarakat dalam menunaikan zakat. Tapi jika tak ada pengawasan yang ketat, akan berpotensi menuai masalah di kemudian hari. Karena itu, Indonesia membutuhkan lembaga independen yang bisa mengawasi LAZ dan BAZ.

Usulan ini dikemukakan Amelia. Menurutnya, lembaga yang dimaksud adalah semacam Komisi Zakat Indonesia. Di dalamnya tak ada campur tangan pemerintah. Tugasnya, melakukan koordinasi dan pengawasan tapi tidak boleh sama sekali jadi operator. ”Jika ada lembaga independen seperti ini itu lebih baik,” ujarnya.

Apakah akan efektif? Lembaga ini memang tak bisa menindak pelanggaran yang dilakukan operator. Jika kuat, komisi ini bisa mendorong regulasi ke arah yang lebih baik. Karenanya, Amelia menyarankan agar penghuni komisi ini, nantinya di-fit and proper test di DPR. Presiden tinggal mengesahkan saja. ”Komposisi pengurusnya ramping, sehingga komisi ini bisa mendorong LAZ dan BAZ bekerja lebih profesional dan transparan,” tambahnya.
Hal senada disampaikan Agung. Pengawasan lembaga zakat bisa meniru pengawasan di perbankan, ada regulator, pengawas dan operator. “Prinsipnya ada lembaga yang memainkan peran sebagai pengawas agar zakat berkembang. Jangan sampai, substansi yang dituju untuk mengoptimalkan zakat tidak tercapai,” katanya mengingatkan.

Kalau dilihat optimalisasi 400-an LAZ dan BAZ yang ada saat ini, Agung menilai masih belum optimal. Karenanya, tata laksana pengelolaan zakat, tata upaya sosialisasi, sanksi bagi amil yang tidak profesional, sanksi bagi muzaki, harus lebih difokuskan.

Selain pengawasan eksternal, ada juga pengawasan internal di setiap LAZ dan BAZ. Biasanya, ada lembaga yang mengawasi secara kelembagaan dan hukum syariat agar kebijakan yang dikeluarkan tidak menyimpang. Seperti penentuan jumlah porsi delapan asnaf, audit laporan keuangan, audit kinerja SDM amil, pengawasan strategi penghimpunan, sampai penyaluran pada mustahik.

PKPU misalnya, memiliki Dewan Pengawas Syariah untuk mengontrol aspek kebijakan syariah. Ada juga Dewan Pengawas Yayasan yang mengontrol aspek kebijakan lembaga. “Setiap LAZ punya dewan syariah yang menjadi guru dan batasan besar. Maka kita yakin apa yang kita lakukan itu profesional. ”Jika LAZ mengeluarkan kebijakan, pasti sudah dikonsultasikan dengan dewan pengawas syariah,” tandasnya.

Baznas juga memiliki Dewan Pertimbangan yang mengarahkan setiap kebijakan lembaga dan syariah. Setelah kebijakan diputuskan, maka dilaksanakan oleh Badan Pelaksana dan Pelaksana Harian. Dalam perjalanannya tetap diawasi oleh Komisi Pengawasan. “Kami memiliki Komisi Pengawas yang melakukan internal audit,” kata Teten.

Selain pengawasan internal dan eksternal, ada pengawasan lain yang jauh lebih ketat. Ini merupakan pengawasan tertinggi, yakni pertanggungjawaban di hadapan Allah SWT. “Ketakutan pada Allah harus nomor satu. Seorang amil harus dekat dengan ajaran Islam,” tegas Amin Suma.

Oleh Lufti Avianto

Tak ada habisnya. Juga tak ada jeranya. Itulah sikap yang ditunjukkan para pendengki Rasulullah saw. Berbagai cara sudah dilakukan mereka demi memfitnah kekasih Allah swt itu. Mulai dari menggambar kartun Nabi, menyamakan beliau dengan tokoh sekuler, membuat blog yang berisi fitnah dan penghinaan, hingga kini; beraksi dengki dengan mengejeknya lewat jejaring sosial; di laman si ‘Buku Wajah’ alias Facebook (FB).

Terang saja, aksi penghinaan di ruang publik itu memancing kemarahan umat Islam, terlebih lagi bagi para warga FB. Pasalnya, ketiga grup FB itu menggunakan bahasa Indonesia dalam perbincangannya. Bila disimak dari materi yang di-posting sang administrator grup itu, semua artikel dan keterangan itu berisikan hujatan dan fitnah terhadap Nabi dan ajaran Islam yang suci.

Namun, para warga FB sudah tak bisa melongok laman itu. Saat berita ini ditulis, ketiga grup itu sudah tidak ditemukan. Meski begitu, bukan berarti FB sepi dari kelompok pendengki Nabi. Saat ini, masih ada grup lain yang muncul dengan nada kedengkian serupa, yakni grup lain yang meski ‘baru’ memiliki sudah 263 member.

Maraknya akun FB penghina Nabi, ditanggapi dingin oleh pihak pembuat si “Buku Wajah” ini. Jejaring sosial milik Mark Zuckerberg ini masih bengal. Melalui juru bicaranya, Debbie Frost, pihaknya tidak akan menghapus konten yang mencemarkan Rasulullah. “Kami tidak menghapus konten dari Facebook meski beberapa halaman mungkin telah dihapus oleh pihak pembuat, namun hanya sedikit yang memiliki akses dari beberapa negara untuk menghormati aturan lokal,” kata Frost seperti dikutip dari Voice of Islam awal Juni ini.

Sebelumnya, sudah beredar fan page Everybody Draw Muhamad Day di Facebook yang dibuat oleh orang tak dikenal. Grup pendengki Nabi di FB itu terinspirasi dari sebuah poster yang dibuat seorang kartunis, Molly Noris untuk menjadikan setiap tanggal 20 mei sebagai Hari Menggambar Muhammad. Ini dilakukan Morris sebagai respon atas protes keras yang dilakukan umat Islam New York dari RevolutionMuslim.org

Di Indonesia sendiri, muncul Everybody Draw Muhamad Day (Versi Indonesia) yang mengklaim berlokasi di Makkah, Arab Saudi. Dengan 1.278 anggota, sang admin grup itu bebas melakukan hujatan bahkan melakukan penghinaan dengan memajang foto wanita bugil yang ditempelkan pada gambar Ka’bah. Sang admin yang menggunakan profil pict bergambar kartun lelaki berjanggut bertuliskan ‘Cartoon Muhammad’ sempat menuliskan status, “kepada umat islam yg t…. dan g… gambar2 yg pernah diupload Admin tapi sudah gak ada, itu karena dari pihak FB tidak mengijinkan….tapi tenang aja gw akan tetap mengupload gambar2 yg sudah diremove, supaya para NEW members disini tidak ketinggalan pelajaran yg sangat Mendidik bagi umat islam/bangsa Onta.”

Tindakan fitnah kaum pendengki semacam ini, sudah memasuki wilayah hukum. Padahal, melalui Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang disahkan pada 2008 lalu, para pendengki itu bisa dijerat pasal 28 ayat 2, bahwa “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).”

Dan untuk sanksi mereka yang memenuhi unsur pada pasal 28 ayat 2 itu, mendapat sanksi berat sebagaimana yang termaktub pasal 45 ayat 2, “setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Melihat fenomena ini, Ketua Muslim Information Technology Association (MIFTA) Agus Nizami menilai, maraknya gerakan online penghina Nabi bukanlah barang baru bahkan Nabi sempat merasakannya. “Orang-orang kafir, kan, memang membenci Islam. Saat Nabi hidup pun Nabi pernah disiram dengan tahi unta dan difitnah sebagai gila/tukang sihir.”

Karena itu, untuk meredam aksi itu, sebaiknya warga FB yang muslim melaporkan laman itu. “Semakin banyak laporan, bisa jadi administratornya akan menutupnya. Apalagi jika pemerintah juga aktif melapor pada pemilik situs tersebut. Atau bila meboikot, Nizami menyarankan untuk ‘hijrah’ ke jejaring sosial yang lebih Islami, seperti Millatfacebook, Mecca.com atau PencerahanHati.com.

Jejaring sosial versi Islam, bisa dijadikan alternatif sebagai jejaring ukhuwah bagi umat. Namun, perlu diingat, untuk mengoperasikan Facebook saja, diperlukan 30 ribu server agar kinerjanya tidak lelet. Karena itu, Nizami mengimbau agar, “para ulama dan aghniya bisa mendukung agar jejaring sosial yang lebih Islami, seperti PencerahanHati, bisa nyaman dipakai,” kata dia.

Selain itu, Nizami melanjutkan, untuk meng-counter gerakan sporadis di dunia maya, umat Islam harus membangun dan meramaikan pula berbagai media dakwah di internet seperti Milis Islam, Website Islam, dan sebagainya baik dengan bahasa Indonesia, maupun bahasa Inggris dan lainnya. Hal ini mengingat kaum pendengki itu memang sangat aktif aktif mengikuti berbagai forum diskusi dan membangun website untuk menjelek-jelekkan Islam. “Umat Islam yang punya ketrampilan IT juga harus sama aktifnya untuk mendakwahkan kebenaran Islam,” kata Nizami yang mengelola beberapa situs dan milis Islami ini.

Meski para pelaku bisa dilacak melalui Internet Protocol Address, dengan bekerjasama dengan perusahaan Penyedia Jasa Internet, tetap dibutuhkan itikad pemerintah untuk menuntaskan kasus ini. “Kita bisa mendapatkan IP ini dari pelanggan mana atau nomor telpon siapa. Tapi jika pelaku melakukannya lewat Warnet yang tidak mengidentifikasi setiap pemakai internet, sulit untuk dilacak, apalagi bila pelaku berada di luar negeri,” kata lelaki yang bekerja sebagai Manajer IT di sebuah perusahaan swasta ini.

Karena itu, umat harus sadar bahwa kini kita sudah berada pada zaman kecanggihan teknologi informasi. Para pembenci Islam akan terus ada sebagaimana para prajurit-prajurit kafir dari Quraisy, Yahudi, Romawi, Persia yang memerangi Islam. Tinggal bagaimana umat Islam mempersiapkan diri melawan mereka baik dengan jalan dakwah mau pun dengan perang seperti genderang ‘Perang Informasi’ yang kini ditabuh.

Karena itu, “Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang (yang dengan persiapan itu) kamu menggentarkan musuh Allah dan musuhmu dan orang orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya; sedang Allah mengetahuinya. Apa saja yang kamu nafkahkan pada jalan Allah niscaya akan dibalasi dengan cukup kepadamu dan kamu tidak akan dianiaya (dirugikan),” pungkas ayah dua anak ini seraya mengutip Surah Al Anfaal ayat 60.

Sebuah hadits yang diriwayatkan Imam Ahmad dan Ath-Thabrani menyebutkan, umat Islam akan melewati lima fase kehidupan: fase kenabian (nubuwwah), fase khilafah berdasarkan kenabian (khilafah ‘ala minhaji an-nubuwwah), fase penguasa yang zalim (mulkan ‘adhon), fase penguasa diktator (mulkan jabariyyan) dan kembali kepada fase khilafah berdasarkan kenabian (khilafah ‘ala minhaji an-nubuwwah).

Para ulama sepakat bahwa saat ini umat Islam berada pada fase penguasa diktator (mulkan jabariyyan). Realitas pada fase ini, seluruh negeri Islam mengalami kekalahan dan keterpurukan. Sistem selain Islam memimpin dan mengatur dunia, bukan sistem Islam sebagaimana yang terjadi pada tiga fase sebelumnya. Sejarah Islam mencatat, Khilafah Turki Utsmani merupakan bukti terakhir kejayaan umat Islam masa silam.

Penyebab keruntuhan pemerintahan Islam masa lampau memiliki titik persinggungan yang sama. “Di antaranya masalah moral dan erosi rasa amanah para pemimpin,” ujar Pemimpin Lembaga Cahaya Siroh Budi Ashari Lc kepada Sabili. Berawal dari rusaknya akidah pemimpin, katanya, kemudian sang pemimpin menjadi mudah berkhianat terhadap amanah rakyat. ”Jika ada intervensi musuh, ia melakukan negosiasi. Jika perlu negeri dijual, seperti Granada,” jelasnya.
Soal tawar-menawar hukum, juga pernah terjadi pada zaman Rasulullah Saw. Oleh sebagian orang, Usamah diutus menghadap Nabi untuk menegosiasikan vonis potong tangan yang dijatuhkan pada seorang wanita mulia yang terbukti mencuri. Saat Usamah bernegosiasi, Nabi saw menjawab, “Apakah kamu mau menawar hukum yang telah Allah tetapkan?” tegas Nabi.

Dalam pandangan Budi, kisah ini merupakan poin kritis yang diingat dan dicatat para sahabat sebagai ketetapan syariat bahwa tak ada tawar-menawar atau lobi-lobi dalam hukum. Karena Nabi, juga pernah mengingatkan tentang penyebab kehancuran suatu negeri, “Sesungguhnya yang pernah menghancurkan umat sebelum kalian, yaitu jika yang mencuri orang mulia, dibiarkan. Tapi jika orang lemah mencuri, hukum berjalan,” kata Budi mengutip sebuah hadits.

Benar saja, sejarah memang berulang. Beberapa waktu belakangan, sejumlah kasus mencuat tentang nasib orang-orang kecil yang dipidana orang berpunya. Hukum tegak ketika berhadapan dengan orang tak berduit, seperti kasus Nenek Minah yang penjara karena mencuri tiga butir kakao. Sebaliknya, vonis ringan dijatuhkan para para koruptor yang menilep milyaran rupiah uang rakyat.

Memang, penegakan hukum di negeri ini masih tebang pilih. Fakta ini sangat mengurut dada. Karenanya, Budi mengakui tingkat kejahiliyahan Indonesia, makin hari makin tinggi. “Jika indikatornya empat bentuk kejahiliyahan tadi (Baca: Berkaca Pada Masa Lampau), tinggi sekali. Semua merata dan sangat dominan,” kata lelaki jebolan Fakultas Hadits dan Islamic Studies dari Universitas Islam Madinah ini.

Jika dianalogikan, sejarah ibarat roda. Ia berputar bergantian. Karena itu, Budi menilai, masalah dan solusi yang terjadi, sebetulnya telah terjadi di masa lalu. ”Mudah saja untuk menyelesaikan masalah hari ini. Caranya, lihat saja bagaimana Nabi dan para sahabat menyelesaikannya,” katanya.

Misalnya, persoalan kepemimpinan Islam. “Saat ini kita berada di fase empat menuju fase lima, bangkitnya khilafah yang bahasanya persis sama pada fase kedua. Dengan bahasa yang sama, Nabi ingin memberikan isyarat besar bahwa untuk menghadirkan fase kelima ini, harus menggunakan cara yang sama di fase kedua,” ujarnya sambil menegaskan bahwa tidak ada yang kebetulan dari bahasa wahyu.

Artinya, lanjut Budi, jika umat Islam mau melahirkan pemimpin sekaliber khulafur rasyidin, lihatlah cara Nabi membentuk iman dan mendidik para sahabat dengan al-Quran. “Jika belum lahir sistem yang sama, belum lahir pula fase lima. Fase lima bukan mimpi yang bisa diwujudkan dengan kudeta,” tegas lelaki kelahiran Tulungagung, 17 April 1975 ini.

Jika mau berbenah, mudah saja bagi Budi. Sejarah Nabi dan para sahabat bisa menjadi resep jitu untuk membenahi carut-marutnya penyelenggaraan pemerintahan yang korup. “Lihat kisah dua Umar,” kata dia singkat. Dua umar yang dimaksud adalah khalifah Kedua Umar bin Khattab dan cicit keduanya, Umar bin Abdul Aziz.

Saat kekhalifahan berada dalam genggaman Umar bin Khattab, ia menerapkan terobosan kebijakan. Di antaranya, penerapan hukum dengan pembuktian terbalik. Saat itu, Umar pernah memanggil Abu Hurairah yang menjadi Gubernur Bahrain. Abu Hurairah dipanggil terkait harta kekayaannya. Umar meminta penjelasan tentang asal-usul hartanya. Ketika diketahui harta itu didapat dari hasil berdagang, maka Umar memutuskan untuk mengambil harta Abu Hurairah setelah dikurangi modal dan gaji selama dia memerintah. Sisanya, dikembalikan ke Baitul Maal. “Anda diutus bukan menjadi pedagang tapi menjadi pemimpin,” kata Budi mengutip alasan Umar.

Sebelum khalifah kedua ini memerintah, Umar juga membuat kontrak politik bagi kepala daerah yang ditunjuk. Kalau yang bersangkutan sanggup, maka amanah berat siap dipikulkan di pundaknya. Bukan kontrak politik untuk setuju seratus persen pada kepemimpinan Umar, tapi kontrak untuk membatasi kepala daerah terhadap hal-hal yang berlebihan dan menjamin kualitas pelayanan pada masyarakat.

Budi menyebut empat poin yang ada dalam kontrak politik ala sahabat yang bergelar Al-Faruq ini. Pertama, kepala daerah tak boleh mengendarai suatu jenis kuda untuk bermewah-mewahan. Kedua, tidak boleh berpakaian yang bermewah-mewahan. Ketiga, tidak boleh mengonsumsi makanan mewah. Terakhir, kepala daerah tak diperkenankan menutup pintu dari kebutuhan kaum Muslimin. “Tiga poin tentang pembatasan dan satu poin tentang akses rakyat terhadap pemimpinnya,” ujarnya.

Setelah memerintah, Umar kerap mengawasi dan berkomunikasi dengan intens. Surat-menyurat antara khalifah di Madinah dengan kepala daerah di penjuru dunia, terus dilakukan. Umar mengingatkan bawahannya tentang amanah dengan surat. “Pengawasan dilakukan melalui kontrol spiritual dan sistem, karena dalam Islam harus ada keduanya,” terang Budi. Maka, Umar pun kerap melakukan inspeksi mendadak untuk menanyakan langsung pada rakyat tentang pemimpinnya.

Teladan berikutnya bagi bangsa ini, lanjut Budi, datang dari kisah cicit sang khalifah kedua: Umar bin Abdul Aziz. Anak dari Abdul Aziz bin Marwan ini memerintah pada usia 37 tahun setelah menggantikan Sulaiman bin Malik. Dua khalifah sebelumnya, merupakan khalifah zalim, yakni Al-Walid bin Abdul Malik dan Abdul Malik bin Marwan. “Kesalahan Sulaiman bin Malik itu, dia memperbaiki sistem tapi tak mengganti orang, karena itu dia gagal,” jelas Budi.

Setelah Sulaiman bin Malik wafat, ia mewasiatkan pada Umar bin Abdul Aziz untuk menggantikannya. Dalam pidato kenegaraan setelah dilantik sebagai khalifah, Umar berpesan pada rakyatnya untuk bertakwa, zuhud pada urusan harta dunia, dan menganjurkan mencintai akhirat. Lalu ia menutup pidatonya dengan berkata “Wahai sekalian manusia! Siapa yang taat pada Allah SWT dia wajib ditaati dan siapa yang mengingkari-Nya dia tak wajib ditaati oleh siapapun. Wahai umat sekalian! Taatlah padaku selagi aku taat pada Allah dalam memimpin kalian dan sekiranya aku ingkar kepada-Nya, janganlah ada yang mentaatiku.”

Yang menarik, selain pidato kenegaraan, juga langkah strategis Umar yang sangat langka dilakukan pemimpin saat ini. Ia menemui keluarganya, terutama istrinya, Fatimah binti Abdul Malik lalu berkata, “Mana yang kau pilih, perhiasan emas berlian yang kau pakai atau Umar bin Abdul Aziz yang mendampingimu?” Umar memberi pilihan. Fatimah menjawab, “Demi Allah, Aku tidak memilih pendamping lebih mulia selainmu, ya Amirul Mukminin. Inilah emas permata dan seluruh perhiasanku,” seraya menyerahkan perhiasan yang dimilikinya.

Inilah model pemimpin yang patut diteladani. Menurut Budi, apa yang dilakukan Umar dengan membenahi keluarganya terlebih dulu sebelum resmi memerintah itu sangat tepat. Sebab, keluarga kerap menjadi hambatan dalam menjalankan amanah. “Keluarga bisa merongrong. Di sini, belum jadi pejabat saja sudah mengadakan syukuran,” katanya.

Langkah Umar berikutnya adalah menyerahkan semua perhiasan istrinya itu ke baitul maal, kas negara milik kaum Muslimin. Setelah itu, ia mengumumkan pada rakyat dan pejabat negara jika ada yang masih memiliki sangkutan urusan harta dengan negara agar segera mengembalikan. “Jika tidak, Umar akan menindak tegas. Ini efektif dilakukan setelah ia memberi contoh,” jelas Budi. Kebijakan lain yang dilakukan, antara lain merampas harta dan fasilitas mewah yang disalahgunakan oleh keluarga Khalifah dan mengembalikannya ke baitul maal, serta memecat aparatur negara yang tak cakap dan korup.

Tak mudah bagi pemimpin melakukan pembenahan secara cepat seperti yang dilakukan Umar bin Abdul Aziz, khalifah ke-9 Bani Umayyah ini. Sejarah mencatat, kepemimpinannya yang efektif ini hanya dalam kurun 29 bulan, bisa mengembalikan keadilan dan kesejahteraan umat Islam. “Jika pemerintah sekarang tak mampu membenahi dalam 5 tahun, ya nggak usah jadi pemimpin,” sindir Budi.

Selain itu, ada pendekatan holistik untuk membentuk SDM yang unggul seperti para sahabat. Imam Ibnu Majah meriwayatkan bahwa Jundub bin Abdillah mengungkapkan sebuah rahasia cara Rasulullah mencetak generasi terbaik. Ia berkata, “Pada masa awal, kita belajar langsung kepada Nabi, iman sebelum al-Quran.”

Jadi, kuncinya adalah iman dan al-Qur’an. Karakter sahabat dimulai dengan iman yang dalam beberapa riwayat disebutkan ada yang memiliki 60 cabang dan ada pula yang 70 cabang. Menurut Imam Baihaqi, karakter iman sudah dikumpulkan ke dalam 77 cabang. “Karakter itu harus dimiliki pemimpin. Karakter itu mulai dari hubungan dengan Allah juga dengan manusia,” kata Budi.

Setelah itu, mereka belajar al-Quran; membaca, menghafal dan menerapkannya. Melalui al-Quran, para sahabat dibekali seperangkat ilmu yang mampu mengefektifkan potensi fitrah manusia. “Ini kunci awal. Berbicara fase lima (khilafah rasyidah), kalau kemampuan iman dan al-Quran payah, berarti bukan generasi kita yang dipercaya sebagai generasi kebangkitan Islam, karena keduanya menjadi pondasi,” tegas Budi yang meyakini bahwa orang besar dalam peradaban Islam adalah para penghafal al-Qur’an.

Hal senada disampaikan Ketua Pusat Kajian Hadits (PKH) Al-Mughni, Dr Lutfi Fathullah MA. Ia menyayangkan, saat ini banyak yang belum menyadari pentingnya iman dan al-Qur’an. “Banyak penghafal al-Quran tapi tak faqih. Yang faqih, tak hafal Quran. Umat kita suka dengan ceramah, yang ceramah tidak faqih dan tidak hafal Quran,” katanya. Sedangkan Sekjen FUI KH Muhammad al-Khathath menambahkan. “Kejahiliyahan merebak karena tidak ada yang menyeru. Dakwah saat ini menurun.”

Untuk Indonesia, al-Khathath menyarankan agar majelis dzikir dan ilmu yang marak, tidak digunakan sebagai alat politik partai tertentu. Agar efektif, ia menganjurkan agar Presiden SBY yang memimpin dzikir, lalu ceramah dan mengajak rakyatnya memberantas kezaliman, itu saja. ”Kita butuh keteladanan,” pungkasnya.

Oleh Lufti Avianto

Sebut saja Nilam, 50 tahun, bukan nama sebenarnya. Wanita separuh abad itu tampak putus asa ketika menelan kenyataan pahit. Anak putri satu-satunya, Dina (17), kini tak lagi bisa diatur, urakan dan senang gonta-ganti pacar. Sejak dua tahun terakhir, Dina putus sekolah. Dan kini, ABG putri itu jarang pulang.

Sepintas, seperti ada yang ‘salah’ dari Dina. Namun, anak itu tampak tenang-tenang saja ketika melakukan kesalahan, seperti pulang pagi, nongkrong dengan teman berlainan jenis sampai larut hingga merokok! Sebagai orang tua tunggal, Nilam sudah berupaya menegur. “Saya bicara baik-baik, tetapi tidak digubris,” keluh ibu tiga anak ini yang mengaku setelah menegur Dina, kelakuan anak itu makin menjadi-jadi.

Bila menengok masa lalu, sejak kecil, Dina sudah ‘dibiasakan’ untuk tampil di depan umum. Ikut berbagai lomba, mulai dari lomba baca puisi, menyanyi hingga lomba lenggak-lenggok di papan catwalk. Untuk lomba yang terakhir, Nilam sedikit bermodal. Beberapa stel baju dan sepatu boot dengan hak tinggi, ia siapkan bagi anaknya.

Padahal bila dilihat dari kondisi ekonomi, Nilam yang single parent itu masih dibantu secara finansial oleh sanak keluarganya. Sejak ditinggal suaminya, Didik, keluarga ini praktis tak mendapatkan nafkah lagi. Sehingga Nilam memutuskan untuk mendapatkan materi dengan jalan pintas melalui anaknya yang ‘dipersiapkan’ menjadi artis.

Ia berharap, suatu saat nanti, putri keduanya itu menjadi orang terkenal dan kaya. “Nggak susah seperti sekarang,” kata Nilam yang ditinggal suaminya sejak 17 tahun yang lalu. Namun, ‘benih’ yang ia tanam bagi putrinya, ‘tumbuh’ tak sesuai dengan harapan. Maksud hati ingin menjadikan anak selebritas, apa daya malah jatuh di lembah pergaulan yang merusak.

Kasus seperti ini, kerap banyak terjadi. Keinginan dan cita-cita orangtua yang dipaksakan kepada sang anak, justru lebih banyak memberikan dampak negatif. Ketua Pelaksana Yayasan Kita dan Buah Hati Elly Risman mengungkapkan bahwa hal itu bisa membawa kerusakan psikis bagi sang anak. “Karena itu bukan kehendak anak, tetapi kehendak orangtua,” kata Elly, perintis parenting Islami pertama di Indonesia itu.

Dalam kasus senada, perlu dibedakan antara keinginan (wants) orangtua dan kebutuhan (needs) bagi anak. “Orangtua harus menanyakan pada dirinya, ini kebutuhan atau keinginan? Kebanyakan orangtua tak mampu menjawab ini karena ia tidak siap menjadi orangtua,” papar Elly di kantornya di Jalan Gudang Peluru Barat Blok V No.526, Jakarta Selatan.

Kalau kebutuhan, dia akan mengatakan tidak karena orangtua tak membutuhkan sang anak menjadi artis. “Ini bisa jadi keinginan orangtua yang tak tercapai, ada iming-iming materi dan popularitas,” ungkap dia. Kalau dipaksakan, Elly menyontohkan seorang artis Hollywood, Macaulay Culkin, bintang cilik film Home Alone yang mengalami kecanduan narkoba dan pernikahan dini akibat kerusakan psikis.

Dengan ‘pemaksaan’ secara sepihak terhadap anak yang dipersiapkan menjadi artis, orangtua harus menanggung kerusakan kepribadian sang anak. “Karena bergaul dengan orang yang lebih dewasa, kosa-kata dan sikapnya dewasa,” sebut Elly beberapa penyebab kerusakan psikis pada anak. Kalau pun, toh, si anak sukses menjadi artis yang popular dan kaya-raya, “apa mampu uang itu membayar kehancuran jiwa si anak? Si orangtua nggak ngerti kalau sudah menjual anaknya.”

Ada pula treatment khusus bagi anak berbakat. Pertama, dia menunjukkan kecenderungan tertentu. Kedua, diberikan latihan dan ketiga, ada latihan. “Kita yang mengukur sebagai orangtua, apakah ini kebutuhan atau keinginan,” kata dia. Untuk mengukur itu, Elly menganjurkan untuk melakukan dialog kepada anak dengan pertanyaan-pertanyaan yang berada dalam jangkauan pemahaman anak. “Kami menyosialisasikan BMM; Berfikir, Memilih dan Mengambil keputusan harus dilakukan oleh anak dan atas nama dirinya.”

Yayasan Kita dan Buah Hati (YKBH) juga melakukan penelitian tentang akses anak terhadap pornografi. Dari data yang diterima Sabili memperlihatkan sejumlah media yang kerap diakses anak. Dari penelitian yang dilakukan kepada 2.818 anak yang duduk di kelas 4, 5 dan 6 sekolah dasar itu terungkap bahwa komik (24%) merupakan media pornografi yang paling banyak diakses. Diikuti media online/website (22%), games (17%), film teve (12%), dan VCD/DVD porno (8%). Tiga media pornografi lainnya juga berpotensi diakses anak antara lain, handphone (6%), majalah (6%) dan koran (5%).

Dalam pertemuan Konselor Remaja YKBH dengan 1.625 siswa kelas 4-6 sekolah dasar wilayah Jakarta Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi pada 2008 lalu, terungkap bahwa mereka umumnya menyaksikan materi pornografi itu karena iseng (27 persen), terbawa teman (10 persen), takut dibilang kuper (4 persen). Ternyata anak-anak itu melihat materi pornografi di rumah atau kamar pribadi (36 persen), rumah teman (12 persen), warung internet (18 persen), rental (3 persen).

Sementara hasil survei yang dilakukan Komisi Nasional Perlindungan Anak terhadap 4.500 remaja di 12 kota besar di Indonesia pada 2007 lalu menunjukkan, sebanyak 97% dari responden pernah menonton film porno, sebanyak 93,7% pernah berciuman, petting, dan oral seks, serta 62,7% remaja yang duduk di bangku sekolah menengah pertama pernah berhubungan intim, dan 21,2% siswi sekolah menengah umum pernah menggugurkan kandungan.

Kondisi ini terjadi karena mereka sudah terpapar pada pornografi sejak belia, kata Elly menegaskan. Dari pertemuan YKBH dengan puluhan ribu orang tua di 28 provinsi ketika seminar, pihaknya menemukan rata-rata hanya 10% dari para orang tua yang bisa menggunakan peralatan atau permainan canggih yang mereka belikan untuk anak-anak mereka.

Dalam penelitian lain yang dilakukan YKBH sepanjang Januari 2008-Februari 2010, juga memperlihatkan alasan para orangtua memberikan akses media yang berpotensi porno kepada anak. Yang memprihatinkan, orangtua kerap tak memiliki alasan yang jelas memberikan anak terhadap akses media tersebut.

Sepertihalnya pemberian fasilitas tv terhadap anak, alasan para orangtua memberikan fasilitas itu diperuntukkan sebagai sarana informasi dan hiburan (45%), sarana informasi (20%) atau sarana hiburan (18%) dan keterpaksaan atas kemauan anak (2%). Sayangnya, masih ada 20% orangtua yang tak memiliki alasan yang jelas memberikan fasilitas ini.

Fasilitas lain, VCD lebih memprihatinkan. Mayoritas orangtua mengaku tak memiliki alasan yang kuat memberikan VCD kepada anak (38%), sementara alasan belajar lebih rendah, yakni sekitar 22%. Ada pula alasan hiburan sebesar 25% dan alasan informasi-hiburan sebesar 15%.

Fasilitas lain yang tak kalah memprihatinkan yaitu komik. Pada penelitian sebelumnya, komik menempati urutan pertama sebagai media pornografi yang diakses anak. Pemberian komik kepada anak, juga tak memilki alasan yang kuat (70%), diikuti alasan untuk hiburan (12.5%), memancing minat baca anak (12.5%) dan sebagai informasi (5%).

Dengan kecanggihan teknologi, kini handphone juga menjadi kebutuhan komunikasi yang terasa ‘wajib’. Dengan alasan ini pula, orangtua memberikan handphone kepada anak mereka untuk mempermudah komunikasi (38%), diikuti alasan yang tak jelas (30%) dan menuruti kemauan anak (22%). Ada pula alasan pemberian fasilitas selular ini sebagai upaya memantau kegiatan anak (8%) dan upaya agar anak tidak gaptek (gagap teknologi) sebesar 2%. Meski dari paparan sebelumnya bahwa media komunikasi selular ini, belakangan turut menjadi rentan terhadap akses pornografi anak.

Apalagi belakangan ini banyak situs internet dengan nama yang tidak terkait dengan materi seks ternyata mengandung materi pornografi. Beberapa dari situs itu bahkan menggunakan nama tokoh kartun yang digemari anak-anak seperti Naruto, serta memakai istilah nama hewan seperti lalat atau nyamuk yang biasanya dibuka anak-anak itu ketika mengerjakan tugas sekolah.

Ada korelasi antara dampak negatif pornografi terhadap kerusakan otak anak. “Kita berada dalam kultur abai pada anak sendiri. Di sisi lain, kita semua belum menganggap bencana pornografi itu sama pentingnya dengan masalah flu burung, HIV/AIDS, narkoba, dan penyakit-penyakit menular lainnya,” ujarnya menambahkan.

Maka dari itu, ia mengajak agar para orang tua lebih terlibat dalam pengasuhan anak-anak mereka sejak belia baik ayah maupun ibu. Kurangnya peran ayah dalam pengasuhan anak pada usia dini, khususnya pada anak lelaki, mengakibatkan terputusnya jembatan komunikasi antara orang tua dan anak. Hal ini membuat banyak anak memilih mencari informasi dari luar rumah yang bisa jadi malah menjerumuskan mereka dalam dunia pornografi.

Apa yang terjadi saat ini, Elly menyebut lima hal sebagai faktor penyebab. Yakni, “tidak menghadirkan Allah di dalam diri, tidak pernah dialog dengan diri sendiri, konsep dirinya buruk, tidak mandiri dan tidak ada model teladan orangtua,” sebut dia.

Ini juga yang menjadi keprihatinan daiyah Irena Handono terhadap isu remaja dan pornografi. Karena itu, untuk membendung kemudharatan ini, Irena menekankan pentingnya peran orangtua, terutama ibu di dalam keluarga. “Tidak bisa dimungkiri bahwa pendidikan anak didominasi oleh kaum ibu. Inilah yang menjadi benteng pertahanan umat,” tegasnya kepada Sabili di Istora Senayan, beberapa waktu lalu.

Oleh Lufti Avianto

Serombongan delegasi datang menghadap Khalifah Umar bin Khattab di Madinah. Mereka terdiri dari beberapa penduduk Homsh yang memang diberi tugas oleh khalifah untuk mengumpulkan daftar fakir-miskin untuk diberikan santunan. Umar meneliti daftar nama penduduk Homsh yang diserahkan salah seorang utusan itu. Satu-dua nama diteliti. Betapa herannya Umar ketika sepasang matanya tertumbuk pada satu nama, Said bin Amir Al-Jumahy. “Siapa Said bin Amir Al-Jumahy ini?” tanya Umar memecah keheranannya.

“Gubernur kami, wahai khalifah,” jawab para utusan itu hampir bersamaan. “Apa memang gubenur kalian miskin?” selidik umar penasaran. Para utusan itu kembali memberikan jawaban yang membuat hati sang khalifah sedih. “Sungguh ya Amirul Mukminin. Kami kerap menyaksikan tak ada tanda-tanda api menyala dari rumah gubernur kami,” jawab mereka meyakinkan. Mendengar jawaban itu, Umar memberikan seribu dinar bagi sang gubernur. “Semoga ini bisa membantu kesulitannya,” kata Umar kepada salah satu utusan sambil menitipkan salam untuk Said. Setelah itu, para utusan lantas mohon pamit dan kembali ke Homsh.

Melihat pundi-pundi penuh uang yang dibawa utusan dari Madinah, Said berujar setengah berteriak, “inna lillaahi wa inna ilaihi raaji’uun. Sesungguhnya kita adalah milik Allah dan akan kembali kepada-Nya,” ujarnya lirih. Said tak ingin kepingan dinar yang ada di hadapan, mampu memperdaya dirinya. “Dunia telah merasuki akhiratku,” kata Said yang kemudian meminta bantuan istrinya untuk membagikan pundi-pundi berisi dinar itu kepada fakir-miskin.

Begitulah salah satu kisah teladan di masa kekhalifahan Umar bin Khattab yang diceritakan Ketua Pusat Kajian Hadits (PKH) Al-Mughni, DR Ahmad Lutfi Fathullah kepada Sabili. Lutfi mengungkapkan, orang yang pintar dalam kacamata Islam adalah orang yang mempersiapkan masa akhiratnya dengan bekal yang baik. Dan sosok sahabat Nabi seperti Said, seperti kata Lutfi, termasuk dalam kategori itu. “Pemimpin yang amanah, tidak mencintai dunia, justru mencintai akhirat dan rakyatnya,” kata dia.

Memang, karakter Said sebagai pemimpin sudah jarang ditemui pada zaman sekarang. Ini juga diamini Sekretaris Jenderal Forum Umat Islam (FUI), KH. Muhammad Al-Khathath yang mengaku prihatin, dasar ketakwaan dan kefaqihan agama sudah tak menjadi prioritas dalam memilih seorang pemimpin. “Bukan yang paling ngetop. Sekarang malah Jupe dan Ayu Azhari yang mau diangkat. Apa mereka punya kafaah untuk itu?” tegasnya yang tak rela kalau masyarakat akan dijadikan percobaan. Justru katanya, yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, yang paling faqih dalam urusan agama.

Kejahiliyahan Abad Modern
Inilah salah satu bentuk kejahiliyahan di abad modern; mengangkat pemimpin tanpa dasar keimanan dan keilmuan sebagai alasan utama. Di samping bentuk kejahiliahan yang sudah merebak dalam berbagai wajah, seperti praktik ribawi dalam perbankan, jual-beli hukum, korupsi, kolusi, nepotisme dan kemaksiatan perbuatan serta pemikiran yang jauh dari nilai Islam. Juga kezaliman yang terjadi, merupakan salah satu ciri masyarakat jahil. “Karena kezaliman dekat dengan kejahiliyahan,” menurut Lutfi dan Al-Khathath. Atas fakta ini, kedua tokoh tersebut sepakat bahwa Indonesia semakin hari, semakin dekat dengan kejahiliahan.

Ini juga diamini Ketua Lembaga Cahaya Sirah, Budi Ashari, MA Kendati begitu, ia berhati-hati menyebut bangsa Indonesia merupakan masyarakat jahiliyah seratus persen. Ketiga tokoh Islam ini menilai, masih ada praktik penyelenggaraan negara yang memiliki nilai syariat, seperti UU Perkawinan, hukum waris, pengaturan zakat, dan beberapa lainnya.

Dengan jumlah umat Islam sebagai mayoritas di Indonesia, semestinya penerapan syariat bisa lebih mudah dilakukan. Namun, Al-Khathath menyayangkan cara berpikir umat Islam masih banyak yang tidak islami, apalagi “partai politik Islam belum berani memasukkan al-Quran secara formal sebagai landasan suatu undang-undang dibuat,” katanya menyayangkan.

Banyak bentuk kejahiliyahan yang terjadi sejak zaman Nabi hingga era reformasi saat ini. Namun, al-Quran sendiri menyebut jahiliyah dalam empat kategori, seperti yang dipaparkan Budi. “Zhannal jahiliyyah, At-Tabarruj jahiliyyah, Hukmal jahiliyyah, dan Hamiyyatal jahiliyyah,” sebut Budi saat ditemui Sabili di kediamannya, di bilangan Cijantung, Jakarta Timur.

Lebih jauh Budi menjelaskan, Zhannal jahiliyyah, prasangka jahiliyah yang terjadi karena kekeliruan seseorang dalam memaknai ketauhidan. At-Tabarruj jahiliyyah, cara berpakaian yang berlebihan. Hukmal jahiliyyah, berhukum dengan selain hukum syariat dan hamiyyatal jahiliyyah, sikap sombong atas kejahiliyahannya. “Empat bentuk ini termodifikasi dengan kecanggihan teknologi,” terang Budi.

Bila dilihat, tentu dengan mudah bisa dikategorikan fenomena yang terjadi di tengah masyarakat dalam empat kategori tadi. Budi menyebut maraknya aliran sesat, cara berpakaian yang mengikuti mode, munculnya usulan untuk menghapus UU Perjudian, kasus korupsi yang tak membuat malu pelakunya, merupakan bentuk-bentuk kejahiliyahan masa kini yang telah bersalin rupa dan mengikuti perkembangan zaman.

Atau bentuk kejahiliyahan pada masa sebelum atau sesudah Nabi, seperti budaya mengubur anak perempuan di kalangan masyarakat Arab, mengurangi anak timbangan dan praktik ribawi dalam perdagangan, fanatisme golongan atau keturunannya (ashabiyah), dan masih banyak lagi. “Memang, kejahiliyahan sudah utuh sejak dulu. Hanya pengulangan saja,” kata Budi.

Tampaknya, kejahiliahan akan selalu menyertai manusia. Lutfi berkomentar bahwa manusia lekat dengan kemanusiaannya yang dilengkapi Allah SWT dengan hawa nafsu. Apalagi setan tidak akan tinggal diam untuk menuntun nafsu dalam keburukan, kecuali nafsu yang dirahmati Allah.

Oleh Lufti Avianto

“Mendesak pemerintah untuk menuntaskan kasus-kasus besar korupsi seperti kasus skandal BLBI dan Bank Century, kolusi dan nepotisme yang merugikan negara dan menyengsarakan rakyat tanpa pandang bulu sebagai bukti perwujudan kesamaan perlakuan di depan hukum serta mendesak penegak hukum yang terkait untuk memberikan hukuman yang seberat-beratnya.”

Demikian rekomendasi yang tertulis dalam hasil sidang Komisi C Kongres Umat Islam Indonesia (KUII) yang digelar pada Jumat-Ahad (7-9/5) lalu di Asrama Haji, Pondok Gede, Jakarta Timur. Dalam 67 rekomendasi yang terdiri dari lima bidang itu, hanya itulah satu-satunya rekomendasi yang merespon kemelut kasus dalam negeri. Selebihnya, rekomendasi bersifat umum dan normatif.

Menurut Ketua MUI, KH Amidhan, memang rekomendasi dibuat secara umum. Kata dia, masalah yang belakangan terjadi, seperti kasus Bank Century, cukup diserahkan ke DPR. “Karena kalau kita terlibat, yang harus kita kerjakan malah terbengkalai. Bukan berarti yang lain tidak diperhatikan,” tegas dia saat ditemui Sabili usai kongres.

Kasus bailout Bank Century, seperti tampak tak berujung. Dugaan konspirasi dan keterlibatan pejabat negara, kental beraroma sejak kasus ini menggelinding. Ditambah lagi, ketika para wakil rakyat yang berdiam di Senayan, sepakat menyatakan opsi C bahwa kebijakan atas kasus bank itu terbukti bermasalah. Lalu, publik menunggu langkah berikutnya dari kebijakan yang telah merampok duit negara senilai Rp 6,7 triliun itu. Karena, sudah menjadi harapan umat ketika banyak gerakan Islam yang berbondong-bondong menyesaki pusat kekuasaan.

Lalu, apa yang terjadi? Ketua Forum Umat Islam (FUI) Mashadi menilai, tidak tuntasnya kasus Century, tidak hanya disebabkan lemahnya koordinasi gerakan Islam, tetapi juga pergeseran orientasi gerakan Islam dan para kader dakwah yang berada di pusat kekuasaan. “Itu relasinya dengan masalah amar ma’ruf dan nahi munkar sehingga masalah yang asas (pokok) ditinggalkan. Bukan semata soal koordinasi,” ujarnya.

Mashadi juga mempertanyakan korupsi kini tak lagi menjadi prioritas pejabat eksekutif dan legislatif untuk dituntaskan. “Seperti Century yang termasuk dosa besar. Itu jelas kemungkaran, kenapa tidak jadi prioritas?” katanya. Tak heran bila kondisi umat Islam hari ini terpuruk. Para ulama dan aktivis gerakan dakwah berada di lembah yang satu, sementara umat berada di lembah yang lain. Hari ini, para ulama dan aktivis berada di pusat kekuasaan telah mengalami perubahan orientasi dakwah.

Sementara itu, Mashadi melanjutkan, kondisi umat kini menjadi korban akibat dikooptasi oleh kepentingan elit politik sesaat. “Yang lebih mengutamakan kepentingan jangka pendek. Akhirnya mengorbankan yang asas. Dampaknya sangat besar, umat kehilangan harapan, pilihan dan solusi,” sesalnya.

Ia juga menyayangkan, semua gerakan Islam saat ini tidak terkoordinasi sehingga tidak menjadi gerakan yang efektif untuk menyelesaikan permasalahan umat. “Saya tidak melihat KUII sebagai upaya yang signifikan untuk umat. Tingkat eksekusinya lemah, sangat seremonial dan sudah dilakukan berkali-kali. Itu kerap digunakan sebagai ajang komunikasi politik dengan pusat kekuasaan,” paparnya.

Meski begitu, Amidhan tegas menolak kongres itu dijadikan alat politik praktis. “Tidak ada hubungannya dengan politik,” tegasnya kepada Sabili. Hal senada juga disampaikan Ketua Pelaksana, Drs. Ichwan Sam bahwa “memang tidak mudah menyatukan pandangan sejumlah ormas yang hadir. Yang kita cari persamaan, silaturahim. Kalau bicara politik, ada perbedaan,” katanya diplomatis.

Penyelesaian Century memang dinantikan umat Islam di negeri ini. Sebagai mayoritas, umat ini jelas berhak menuntut keadilan pada kasus perampokan itu. Namun, yang terjadi hari ini justru tampak menyayat hati. Seperti disampaikan pengamat politik Arbi Sanit yang dikutip sebuah situs berita Islam bahwa kasus Century sudah berakhir seiring dengan gerakan penyelamatan terhadap Sri Mulyani melalui Bank Dunia. “Langkah ini hanya untuk menyelamatkan semua elit politik. Pemerintahan saat ini telah mengakomodasi keinginan partai-partai politik yang ada. Dengan mundurnya Sri Mulyani, maka kasus Century pun selesai,” kata Arbi.

Aroma keterlibatan Yahudi ala Bank Dunia melalui intervensi Amerika sempat terlontar dari pernyataan wakil rakyat dari PDIP, Arif Budimanta. Ia menilai bahwa pengangkatan Sri Mulyani sebagai direktur pelaksana Bank Dunia merupakan skenario besar kelompok penganut neoliberalisme. Paham neoliberalisme inilah didoktrin Yahudi melalui banyak lembaga, termasuk Bank Dunia kepada kader-kadernya.

Memang, dalam sejarah Islam, keterlibatan Yahudi dalam skenario busuk penghancuran sebuah pemerintahan Islam, sudah banyak dikisahkan. Menurut Pemimpin Lembaga Cahaya Siroh, Budi Ashari Lc, ada salah seorang tokoh Yahudi asal Yaman yang pura-pura masuk Islam, Abdullah bin Saba’. Ia berupaya melakukan kudeta terhadap Khalifah Utsman bin Affan. Kala itu, Abdullah bin Saba’ mengembuskan fitnah langsung ke jantung pemerintahan, kota Madinah. Ia mengembuskan isu bahwa telah terjadi korupsi dan nepotisme dalam pemilihan pejabat atau kepala daerah. Upayanya gagal. Kemudian ia lari ke Irak dengan maksud yang sama, namun juga gagal.

Di Mesir, ia mendapatkan pengikut dengan isu yang dia bawa. “Agenda Abdullah bin Saba’ dan pengikutnya kala itu mendesak Khalifah Utsman mundur dan mengusung Ali bin Abi Thalib,” kata Budi. Sebenarnya, Abdullah bin Saba’ kala itu tak terlalu peduli dengan Ali sebagai pengganti khalifah kelak.

Sasarannya saat itu untuk menciptakan kekisruhan di dalam pemerintahan Islam. “Sehingga berdampak pada terbunuhnya Khalifah Utsman dan pertikaian di kalangan Ali, Muawiyah dan Aisyah. Itu ulah Yahudi,” terang dia. Memang, sepak terjang Yahudi takkan terlepas dari peran kaum munafik di tubuh umat Islam. “Bisa dipastikan, bila ada agenda Yahudi di masyarakat Islam, pasti banyak munafiknya,” tegas Budi.

Hari ini, umat menunggu penegakan hukum tanpa pandang bulu. Tak peduli siapa dia, orang terdekat penguasa pun, harus diadili. Menurut pakar hukum Islam dari Universitas Indonesia, Gemala Dewi SH, LLM, kondisi ini terasa kontras dengan penegakan hukum yang terjadi pada masa kekhalifahan Ali bin Abi Thalib ra.

Dalam sebuah kesempatan, Khalifah Ali pernah meletakkan baju zirahnya sembarangan. Kelalaian ini dimanfaatkan seorang Yahudi yang mengambil baju zirah itu, lalu memajangnya di toko miliknya. Ali yang merasa kehilangan, pun mencari baju zirah itu dan mendapatinya di toko milik seorang Yahudi.

Singkat cerita, Ali mengajukan gugatan atas barang miliknya yang hilang ke pengadilan. Sang hakim lalu memanggil Yahudi yang menjadi tersangka pencurian. Dalam persidangan, sang hakim meminta Khalifah Ali untuk menghadirkan saksi yang bisa meyakinkan bahwa baju zirah itu memang benar miliknya.

Lantas khalifah Ali menghadirkan anak dan pembantunya. Hakim menolak saksi yang diajukan sang khalifah dengan alasan, saksi tersebut merupakan bagian keluarga khalifah sehingga sangat mungkin untuk subjektif dalam memberikan kesaksian. Akhirnya, sang khalifah tidak mampu memberikan bukti lain yang bisa menjelaskan bahwa baju zirah itu miliknya. Dan kasus itu pun dimenangkan oleh Yahudi.

“Aku menyaksikan bahwa hukum ditegakkan di pengadilan ini meski engkau sebagai khalifah di negeri ini. Tidak ada intervensi. Dan aku bersaksi bahwa tiada tuhan selain Allah, Muhammad adalah utusan Allah,” kata sang Yahudi yang kemudian masuk Islam.

Karena itu, sangat kontraproduktif bila hajatan umat Islam yang diwakili para ulama dan tokoh dari berbagai lapisan ormas dan lembaga itu, hanya menghasilkan sejumlah rekomendasi yang indah pada tataran wacana. Perhelatan yang menelan biaya Rp 1 miliar itu, sejatinya diperuntukkan bagi kepentingan umat Islam: mencari solusi dan menghadirkannya di tengah-tengah umat.

Sudahkah umat ini merasakan dampak kongres yang mengatasnamakan umat Islam itu? Yang terjadi justru seakan-akan umat ada di satu lembah, ulama di lembah yang lain dan umara (penguasa) ada di lembah yang lain pula. Ulama dan umara asyik dengan urusannya. Gema teriakan umat yang merintih meminta tolong memantul kembali ke umat lagi. Siapa peduli?

Oleh Lufti Avianto

Mak Kunel, nama wanita yang berdiri di depan sepetak rumah itu. Ia tak sedang hamil. Bahkan terlalu tua untuk itu. Usianya sudah separuh abad lebih, 55 tahun. Sudah menopause. Punya 12 anak –meski yang hidup hanya dua, serta dua orang cucu. Lagipula suaminya, Sapiran, juga sudah meninggal dunia dua tahun lalu akibat penyakit lever.

Perut Mak Kunel yang kian membuncit itu lantaran ada benjolan besar yang bersarang di perutnya. Ia tak menyadari benjolan itu berbahaya. Maka dia biarkan saja sejak dua tahun lalu. Tak dinyana, benjolan itu makin lama makin besar, hingga seperti usia kehamilan sembilan bulan. “Tadinya kecil, segede gini nih,” katanya sambil mengepalkan tangan.

Mak kian menderita, saat ia mulai sering merasakan nyeri di sekitar perutnya. Rasa nyeri itu datang tak kenal waktu. Kadang pagi, siang, sore, bahkan tengah malam. Lantaran sering terasa nyeri itu pula, anak lelakinya, Abdullah meminta Mak untuk tinggal bersamanya di Desa Kebasiran, Parungpanjang, Bogor, Jawa Barat. Sebab, kalau sedang kumat, “Mak sering nangis menahan sakit. Saya kasihan,” kata lelaki yang akrab disapa Alek ini sambil menatap nanar sang ibu. “Jadi biar tinggal sama saya aja daripada sendirian (di rumahnya).”

Baru dua pekan lalu, ketika perutnya terasa melilit tak tertahankan, ia memeriksakan diri ke Bidan Tuti, yang hanya berjarak beberapa rumah. Ditemani Alek, ia berjalan tertatih menahan perih. Ia tak tahu apa itu tumor abdomen saat Bidan Tuti memvonis penyakitnya. Mak Kunel terkejut, sekaligus bingung. Alek juga. “Saya kayak dipukulin orang. Jadi orang bingung,” kata Alek saat pertama kali mendengar penyakit dan perkiraan biaya yang besar untuk pengobatan sang ibu.

Yang mereka tahu, sepertinya penyakit itu terdengar berbahaya. Mak baru teringat, beberapa tahun setelah melahirkan Alek, ia pernah keguguran pada usia kehamilan dua bulan. Saat itu, ia hanya berobat ke dukun untuk diberi jamu pengurang rasa sakit. Sementara janin, masih ada yang tertinggal di dalam rahimnya.

Karena itu, ia hanya bisa pasrah menerima takdirnya. Setelah periksa, ia hanya diberi obat pengurang rasa nyeri agar tak sering kumat. Usaha Mak Kunel memang terbatas. Bukan apa-apa, kebutuhan makan dan obatnya kini bergantung seratus persen pada Alek. Ironisnya, ayah dua anak itu tak kuasa mengupayakan dengan maksimal pengobatan Mak yang berbiaya selangit. Bukan Alek tak mau berbakti pada wanita yang telah melahirkannya itu, perekonomian rumah tangga Alek pun terbilang seret.

Alek, anak lelaki kelima Mak Kunel mencari nafkah dengan berdagang sosis goreng keliling. Pendapatannya Rp 35 ribu sehari. Jumlah itu harus berbagi untuk beli beras dan bahan baku sosis juga untuk berobat Mak Kunel. Sementara istrinya, Siti Surgawati, tak bekerja, di rumah saja mengurus rumah dan dua anaknya. “Alhamdulillah, cukup buat makan sehari-hari,” kata ayah dua anak ini lirih. Cukup buat makan, tapi belum obat Mak.

Beban terasa kian berat, saat Mak Kunel kerap bolak-balik ke Puskesmas dua pekan terakhir. Uang yang biasanya digunakan untuk memutar modal dan belanja bahan baku, justru digunakan untuk berobat. Jadilah gerobak sosis goreng Alek, hanya teronggok di salah satu sudut di dalam rumah, tak beroperasi. Maka, beberapa perabot pun jadi sasaran untuk mencukupi kebutuhan. Panci besar pun dilego. Rp 30 ribu saja. Juga blender dan pemanggang, dibeli tetangga seharga masing-masing Rp 40 ribu.

Apa pun, Alek upayakan untuk pengobatan Mak. Ia ikhlas, “ini untuk bakti saya sama mak,” katanya menahan tangis. Ia lantas memberanikan diri meminta tolong Uun, tetangganya yang pernah menolongnya setahun lalu. “Bu, saya butuh bantuan. Ibu saya sakit dan butuh operasi,” Alek mengeluh dari sambungan telepon. Lalu, Uun menyarankan Alek untuk membuat surat Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) agar bisa dirujuk ke rumah sakit untuk mengangkat tumornya.

Upaya Alek penuh liku. Sudah dua pekan tak berdagang, ia bingung mengusahakan Jamkesda. Beberapa tetangga yang simpati, lantas membantu ala kadarnya. Beberapa ratus ribu terkumpul, cukup untuk mengusahakan surat itu. “Bikin Jamkesda ini Rp 300 ribu. Mahal,” kata Alek kepada Uun seraya memberikan beberapa lembar fotokopian, Rabu pekan lalu.

Dibantu Uun, Alek mengupayakan pengobatan Mak Kunel ke RSUD Cibinong. Memang, Jamkesda jadi surat berharga bagi warga miskin seperti Mak dan Alek agar bebas dari biaya pengobatan. “Tapi kan, biaya obat, transportasi dan lainnya, nggak gratis,” kata Uun yang juga sibuk cari bantuan untuk Mak.
Berbekal uang bantuan Rp 400 ribu yang didapat, Uun dan Alek akhirnya merujuk Mak Kunel ke Rumah Sakit Daerah Cibinong pada Selasa lalu (27/7). Begitu sampai, Mak mesti antre di Poli Bedah, menunggu giliran. Akhirnya, ia baru di-USG sehari kemudian. Sayangnya, janji untuk operasi bedah yang dijadwalkan Jumat, belum bisa ditepati.

Alek memutuskan untuk mengontrak sepetak kamar, dekat rumah sakit. Biayanya Rp 100 ribu per pekan. Jumlah itu terasa berat, mengingat selembar seratus ribuan itu lembar duit terakhirnya. Soal kebutuhan makan selama menunggu operasi, Alek mengaku bekerja serabutan. “Apa aja asal halal. Saya nggak nyuri,” katanya pelan. Soal jumlah yang didapat, bisa ditebak. Dari hasil kerja kasar jadi kuli serabutan atau bedah empang, hanya cukup untuk makan hari itu.

Hingga berita ini selesai ditulis, Mak Kunel masih menunggu kepastian. Ditemani Alek, ia berharap Jamkesda yang dimiliki bisa memberikan fasilitas gratis seluruh biaya pengobatannya; operasi bedah, rawat inap sampai biaya obat. Meski jaminan kesehatan itu tak memperhatikan perut Mak yang kadang diisi, kadang tidak. Tak juga memperhatikan biaya transportasinya dari Parungpanjang ke Cibinong, juga tak memperhatikan biaya sewa sepetak kamar yang kini ditempati untuk menunggu tindakan medis berikutnya. Mak Kunel menghitung hari. Tak banyak kata yang meluncur dari bibir Mak, saat ditemui. Selain, “Iya, Mak mau sembuh,” kata Mak saat ditanya apa doa yang diucapkannya tadi malam.

Oleh Lufti Avianto

Akhir bulan lalu, tepatnya pada 24 Juni. Pagi menjelang siang, sebuah pertemuan digelar di sebuah rumah makan Pakis Ruyung, di bilangan Pakis, Banyuwangi, bagian timur Pulau Jawa. Ada beberapa wakil rakyat yang hadir dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Antara lain, Ketua Komisi IX Ribka Tjiptaning dan dua anggotanya, Rieke Diah ‘Oneng’ Pitaloka dan Nur Sahid.

Baru empat puluh menit berjalan, sekumpulan orang lalu mendesak acara itu dibubar paksa. “Komunis, ayo keluar,” begitu teriakan yang mendesak mereka untuk mengakhiri acara diselingi pekikan takbir. Ada sekitar 70 peserta yang ikut kegiatan itu. Ribka sebagai pemilik acara, tak terima bila acaranya dibubar paksa. Kelompok umat Islam yang membubarkan paksa itu menilai, ada agenda terselubung PKI dalam acara itu.

Sekelompok masyarakat yang hanya berjumlah 13 orang itu menamakan dirinya Gabungan Elemen Masyarakat Waspada Bahaya Laten Komunis (Gemas Wa Balak) yang bermarkas di Jalan Kutilang No.7, Pakis, di kota yang sama. Elemen masyarakat itu terdiri dari beberapa gerakan, antara lain Forum Peduli Umat Islam (FPUI), Forum Umat Islam (FUI), LSM Gerak, Gerakan Nasional Patriot Indonesia (GNPI), LSM Korban PKI, Pemuda Anshor, Geram, Pasukan Peduli Umat (PPU), dan perwakilan Muhammadiyah.

Tak terima dengan pengusiran itu, wanita kelahiran Yogyakarta, 1 Juli 1959 ini berdalih, acara itu bukan kegiatan temu kangen para mantan anggota eks PKI, melainkan “pertemuan yang kita lakukan selaku anggota DPR dengan konstituen yang membicarakan kesehatan gratis untuk rakyat,” tegas dia.
Pengakuannya, ia hanya menyampaikan materi pertemuan tentang hak masyarakat untuk mendapatkan kesehatan gratis dan sosialisasi RUU tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang tengah dibahas di Senayan.

Sebelum menggelar pertemuan itu, Ribka mengaku sudah memberi tahu pihak kepolisian setempat. Namun, ia menyesali Polres Banyuwangi yang tak merespon pembubaran itu. Ribka menuding FPI sebagai dalang di balik pembubaran itu. “Acara itu dibubarkan paksa oleh Front Pembela Islam bersama Forum Umat Beragama dan LSM Gerak,” Ribka menuduh.

Padahal, sebelum melakukan pembubaran itu, Gemas Wa Balak telah melakukan pengamatan dan berkoordinasi terlebih dahulu dengan pihak kepolisian resor Banyuwangi. Informasi awal yang diterima beberapa anggota gabungan melalui pesan singkat pada pukul 5.27 waktu setempat. Mereka yang menerima pesan itu antara lain, Ketua FUI Banyuwangi Aman Fatchurrahman, Ketua Forum Peduli Umat Abdul Hanan, Ketua LSM KORBAN Cak No. Isi pesan itu meminta pembubaran acara Temu Kangen Eks PKI yang semula akan digelar di Pondok Wina, lalu dialihkan ke Rumah Makan Pakis Ruyung di Jalan S. Parman 98.

Menindaklanjuti informasi itu, lantas segenap elemen itu segera berkumpul di rumah Aman saat itu juga. Untuk mengecek kebenaran, hasil musyawarah singkat itu memutuskan untuk melakukan observasi di rumah makan itu. Dari pengamatan langsung, diperoleh informasi bahwa acara tersebut ‘positif’ terindikasi melakukan pembahasan mengenai ideologi komunisme.

Sebelum bertindak, ke-13 perwakilan ormas itu berkoordinasi dengan Kapolres dan Kasat Intel Poslres Banyuwangi. Saat ditemui di tempat, para perwakilan itu heran, “Kalau hanya sosialisasi Rumah Sakit Tanpa Kelas, mengapa yang dikumpulkan sebagian besar orang-orang eks PKI?” demikian pernyataan sikap dari Gemas Wa Balak, seperti ditulis di situs resmi FPI.

Dalam pernyataan sikap itu juga disinyalisasi bahwa ada tujuan terselubung dan manipulasi undangan yang dihadirkan. “Karena setelah kami tanyakan secara langsung kepada beberapa orang ada yang mengaku sebagai eks PKI dan ada pula yang mengaku tim salah satu kandidat yang akan bagi-bagi uang dalam pertemuan itu.” Seperti diketahui, ketiga wakil rakyat dari partai moncong putih itu, berasal dari daerah pemilihan (dapil) III Jawa Timur; Banyuwangi, Bondowoso dan Situbondo.

Bagi Gemas Wa Balak, kalau kegiatan ini tidak disikapi dengan tegas maka gerakan komunisme di Indonesia akan hidup kembali dan terus membesar. Sementara menurut Tap MPR No.25/1966 dan UU No.27/1999, negeri ini telah melarang kehadiran komunisme dalam bentuk apa pun.
Empat hari pasca insiden itu, Ribka bergerilya melaporkan pengusirannya ke Komnas HAM. Secara marathon, laporan berikutnya juga ia lakukan ke Mabes Polri atas aksi pembubaran yang menurutnya dilakukan FPI dan pembiaran yang dilakukan Kapolres Banyuwangi, AKBP Slamet Hadi Supraptoyo. “Harusnya Kapolres bertanggung jawab,” kecam anak Raden Mas Soeripto Tjondro Saputro dan Raden Ayu Lastri Suyati yang merupakan PKI itu. Insiden ini kemudian mengerucut pada satu isu; bubarkan FPI.

Tak Gentar
Ketua DPP FPI bidang Nahi Munkar, Munarman menilai gerakan yang mendukung pembubaran FPI merupakan isu lama yang dibangkitkan lagi. “Karena FPI dianggap menghalangi agenda liberalisasi di Indonesia dari kelompok Sepilis (Sekularisme, Pluralisme dan Liberalisme),” kata Munarman saat dihubungi via telepon.

FPI, kata Munarman, tak gentar dengan laporan yang dilakukan penulis buku semibiografi Aku Bangga Menjadi Anak PKI dan Anak PKI Masuk Parlemen itu. Munarman mengaku memiliki rekaman video kegiatan di Banyuwangi yang diklaim Ribka sebagai acara kegiatan sosialisasi kesehatan untuk rakyat itu.
Bukti video itu, diakui Munarman tidak hanya akan digunakan untuk meng-counter isu yang telah menggelinding, tetapi juga untuk menegaskan kebenaran yang telah terdistorsi dan “itu akan kita gunakan untuk melaporkan (ke pihak kepolisian),” tegas dia.

Dalam video itu, menurut Munarman, sang pembawa acara berulang kali menegaskan acara temu kangen para mantan anggota partai palu-arit itu. “Dia (Ribka) ceramah karena ini acara temu kangen anggota eks PKI, bahwa orang-orang takut sama PKI. Rasa dendam Ribka bertekad bahwa ideologi ini tidak akan bisa dimusnahkan. Isinya memang menegaskan bahwa ini memang temu kangen eks PKI,” paparnya.

Isu pembubaran FPI yang marak disuarakan kelompok Sepilis, menyedot perhatian publik. Termasuk beberapa tokoh pergerakan Islam, cendekiawan Muslim juga dari kalangan internal kelompok liberal. Pemimpin Pondok Pesantren Misi Islam, Hasyim Abdullah menilai pembubaran FPI tak memiliki dasar yang jelas dan tak sesuai dengan fakta di lapangan. Ia melihat insiden Banyuwangi merupakan konspirasi kelompok Sepilis untuk memerangi Islam. “Sikap saya secara pribadi dan organisasi tidak terima kalau pembubaran itu dilakukan,” tegas dia.

Dalam kasus ini, Hasyim mencurigai Jaringan Islam Liberal (JIL) sebagai kelompok yang kembali menggoyang wacana pembubaran FPI. “Memang benar. Setelah Ulil ada di Partai Demokrat sudah jelas (dengan pernyataannya). Kami mencurigai kelompok Sepilis,” kata dia. Lucunya, kata Hasyim, mereka lupa bahwa pembubaran organisasi kemasyarakatan (ormas) tidak dapat dilakukan di tingkat kepolisian melainkan melalui Kementerian Dalam Negeri.
Sementara itu, sikap wasathan ditunjukkan cendekiawan Muslim Azzyumardi Azra. Pembubaran FPI dikhawatirkan akan kembali ke rezim Soeharto. Solusi yang ditawarkan mantan rektor UIN Syarif Hidayatullah ini, diselesaikan melalui jalur hukum. Sementara soal pembubaran, ia tak sepakat. “Nanti kalau pemerintah dibiarkan membubarkan ormas, di kemudian hari akan ada lagi ormas yang dibubarkan sesuai dengan keinginan rezim,” kata dia.

Desakan pembubaran FPI oleh kelompok Sepilis kepada kepolisian memang ‘salah alamat’. Sebab pihak kepolisian, seperti disampaikan Wakadiv Humas Mabes Polri Brigjend Pol Zainuri Lubis hanya akan menangani pelanggaran hukum yang terjadi pada insiden itu, tidak sampai membubarkan ormas. FPI, kata Zainuri, merupakan mitra kepolisian sebagaimana ormas lainnya. Karena itu, Zainuri berharap agar setiap aktifitas FPI “bisa memberikan dampak positif bagi organisasi itu sendiri, masyarakat dan pemerintah khususnya kepolisian,” kata Zainuri kepada wartawan Sabili, Daniel Handoko di Mabes Polri, Kamis (1/7) lalu.

Manuver Kelompok Sepilis
Pasca bergabungnya ke partai milik Presiden SBY, Ulil Abshar Abdalla mulai berani berkomentar. Pentolan Islam liberal ini mendesak pembubaran FPI untuk segera direalisasikan. “Masalah Century kita abaikan dulu. Hadapi masalah yang lebih serius. Masyarakat dan yang concern dengan pembubaran FPI, terus wacanakan itu,” kata Ulil di DPR saat jumpa pers bersama sejumlah LSM yang tergabung dalam “Kaukus Pancasila Parlemen DPR-MPR RI”.

Tentu saja, pernyataan Ulil ini mengandung sejumlah sinyalemen. Munarman menilai bahwa pernyataan itu sengaja dilontarkan untuk mengalihkan isu kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL), subsidi BBM dan kasus Century yang belum menemui kejelasan. “Ini dipaksakan betul. Walau tidak ada FPI (di Banyuwangi), seakan-akan FPI yang punya kerjaan,” katanya. Seperti yang kita ketahui, Ulil baru saja bergabung sebagai salah satu ketua DPP partai berlian biru di bawah pimpinan barunya, Anas Urbaningrum.

Atas pernyataan orang yang pernah ‘memfatwakan’ vodka halal di Rusia ini, Hasyim juga mengingatkan umat Islam agar jangan mudah percaya dan terbawa arus pemberitaan yang tak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Faktanya, “Kalau mau dipermasalahkan bukan FPI-nya, tetapi ajaran komunis yang disampaikan Ribka Tjiptaning dalam acara itu. Itu yang akan kita minta agar disidik pihak kepolisian.”

Munarman juga tak kaget dengan maneuver Ulil. Ia juga tak merasa FPI diadu domba dengan PDIP oleh tokoh Sepilis itu. “Saya yakin orang PDIP tahu agenda siapa ini. Saya tahu persis ini upaya dari kelompok JIL. Memang di PDIP ada yang berpaham liberal yang dimanfaatkan. Saya yakin PDIP tidak akan terprovokasi,” tegasnya meyakinkan.”

Karena itu, Munarman mengaku tengah mempersiapkan langkah serupa; pembubaran kelompok yang sering diplesetkan sebagai ‘Jaringan Iblis Laknatullah’ itu. “Kita sedang menyusun pemubaran JIL. Itu kan bukan organisasi resmi. Cuma sekumpulan orang yang dimanfaatkan Ulil saja. Kalau Ulil mengagendakan pembubaran FPI maka saya mengagendakan pembubaran JIL.”

Hawa pembelokan isu kuat terasa. Pembubaran FPI sengaja diset untuk mengalihkan berbagai isu di dalam negeri. Ini juga dilakukan, di samping mengabaikan pelanggaran yang substantif yakni penyebaran paham komunisme yang nyata-nyata mengangkangi hukum di Tanah Air. Kepentingan siapa? Sudah gambalng jawabannya.

Rapor Biru FPI
Tak adil bila memvonis FPI sebagai gerakan Islam garis keras yang anti kedamaian. Didirikan pada 17 Agustus 1998, organisasi pimpinan Habib Rizieq ini tak hanya perhatian terhadap isu agama berskala nasional dan internasional, tetapi juga pada persoalan sosial-kemanusiaan yang melanda negeri ini.
Tercatat, FPI juga menggalang bantuan dan terjun langsung saat bencana tsunami pada 2004 silam. Saat bencana itu, FPI berpartisipasi mengirimkan ratusan relawan secara berkala. Berkaos putih bertuliskan ‘Duka Aceh, Duka Kita Semua’, para relawan FPI memilih tugas terberat dalam operasi kemanusiaan itu, yakni evakuasi para korban hingga Aceh benar-benar pulih.

Selain itu, FPI juga terkenal dengan aktifitas nahi munkar-nya. Saat penegak hukum lembek menghadapi penyakit masyarakat, FPI tampil tegas dan bergigi melawan berbagai kemaksiatan. Sebut saja beberapa aksi mereka menutup lokasi perjudian, prostitusi, warung remang-remang serta kegiatan lain yang meresahkan masyarakat dan melanggar hukum. Selain kegiatan yang bersifat nasional, FPI juga rajin merespon isu internasional seperti aksi dukungannya terhadap pembebasan Palestina dari cengkeraman Zionis Israel.

Atas inisiatif FPI itu, Zainuri Lubis berterima kasih. “Selama untuk kebaikan, polisi tidak tersinggung bahkan berterima kasih,” kata perwira berbintang satu ini. Namun, ia juga mengingatkan agar FPI tetap menggunakan pendekatan yang lebih soft dengan mengikutsertakan pihak kepolisian saat melakukan aksinya. “Mudah-mudahan teman-teman di FPI tidak mudah terpancing emosi,” harap Zainuri yang mengaku siap bekerjasama dengan FPI itu.

Laporan : Daniel Handoko.